Posisi
Home > Tujuan Sasaran dan Tupoksi

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan :

  1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah;
  2. Peningkatan Fungsi Kelitbangan dalam Pengambilan Kebijakan Daerah.

Sasaran :

  1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah;
  2. Meningkatnya hasil kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan;
  3. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan BAPPEDA;
  4. Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.

TUPOKSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Blitar, dapat dijabarkan bahwa BAPPEDA mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah di bidang Perencanaan dan fungsi penunjang daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan serta Tugas Pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut BAPPEDA mempunyai fungsi sebagai berikut:

  • mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;
  • mengkoordinasi, mensinkronisasi dan mengintegrasi perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi vertikal di kabupaten;
  • mengkoordinasikan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  • mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan sektoral;
  • mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pembinaan terhadap kegiatan di bidang penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah;
  • memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
  • memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok :
melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang kesekretariatan badan, yang meliputi pengkoordinasian penyusunan dan evaluasi program, pengelolaan administrasi umum, pengelolaan kerumahtanggaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan badan.
Fungsi :
  1. mengkoordinasikan penyusunan program, penyelenggaraan tugas dan fungsi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi masing-masing bidang secara terpadu;
  2. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan sekretariat badan;
  3. mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kabupaten;
  4. mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum, urusan surat-menyurat, pengelolaan dokumentasi dan kearsipan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
  5. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan, perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat pada badan;
  6. mengkoordinasikan penyusunan rancangan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas badan;
  7. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas badan;
  8. mengkoordinasikan penyusunan Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja, evaluasi dan laporan kinerja program dan kegiatan badan; dan
  9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugasnya.

BIDANG EKONOMI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok :
Membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang ekonomi yang meliputi urusan pertanian, pangan, perikanan, industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi.
Fungsi :
  1. mengkaji dan melakukan perumusan kebijakan strategis bidang ekonomi;
  2. mengkoordinasikan inventarisasi permasalahan, penyediaan dan analisa data bidang ekonomi;
  3. mengkoordinasikan penyusunan rencana program pembangunan bidang ekonomi;
  4. mengkoordinasi, mensinkronisasi, mengintegrasi dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang ekonomi berbasis IT;
  5. mengendalikan dan mengevaluasi terhadap kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
  6. memberikan laporan pelaksanaan  tugas penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
  7. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang bidang ekonomi;
  8. mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dokumen Rancangan Renstra dan Rancangan Renja Perangkat Daerah Bidang Ekonomi;
  9. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang ekonomi;
  10. mengkoordinasikan pembiayaan pembangunan daerah bidang ekonomi;
  11. mengkoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P);
  12. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi; dan
  13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugasnya.

BIDANG PRASARANA WILAYAH

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok :
Membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang prasarana wilayah yang meliputi urusan pekerjaan umum, tata ruang, perumahan, permukiman, pertanahan, statistik, persandian, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, kehutanan dan ESDM.
Fungsi :
  1. mengkaji dan melakukan perumusan kebijakan strategis bidang prasarana wilayah;
  2. mengkoordinasikan inventarisasi permasalahan, penyediaan dan analisa data bidang prasarana wilayah;
  3. mengkoordinasikan penyusunan rencana program pembangunan bidang prasarana wilayah;
  4. mengkoordinasi, mensinkronisasi, mengintegrasi dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang prasarana wilayah berbasis IT;
  5. mengendalikan dan mengevaluasi terhadap kegiatan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah;
  6. memberikan laporan pelaksanaan  tugas penyusunan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah;
  7. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang bidang prasarana wilayah;
  8. mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dokumen Rancangan Renstra dan Rancangan Renja Perangkat Daerah Bidang prasarana wilayah;
  9. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang prasarana wilayah;
  10. mengkoordinasikan pembiayaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah;
  11. mengkoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  12. mengkoordinasikan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Prasarana Wilayah; dan
  13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugasnya.

BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok :
Membantu Kepala Badan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang Sosial dan Pemerintahan yang meliputi urusan kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, trantibumlinmas, pemadaman kebakaran, dan unsur penujang urusan pemerintahan.
Fungsi :
  1. mengkaji dan melakukan perumusan kebijakan strategis bidang sosial dan pemerintahan;
  2. mengkoordinasikan inventarisasi permasalahan, penyediaan dan analisa data bidang sosial dan pemerintahan;
  3. mengkoordinasikan penyusunan rencana program pembangunan bidang sosial dan pemerintahan;
  4. mengkoordinasi, mensinkronisasi, mengintegrasi dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang sosial dan pemerintahan berbasis IT;
  5. mengendalikan dan mengevaluasi terhadap kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan;
  6. memberikan laporan pelaksanaan  tugas penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan;
  7. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang bidang sosial dan pemerintahan;
  8. mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dokumen Rancangan Renstra dan Rancangan Renja Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan;
  9. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang sosial dan pemerintahan;
  10. mengkoordinasikan pembiayaan pembangunan daerah bidang sosial dan pemerintahan;
  11. mengkoordinasikan penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPASP);
  12. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang sosial dan pemerintahan; dan
  13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugasnya.

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok :
melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan yang meliputi penyusunan dan persiapan program penelitian, pelaksanaan penelitian, koordinasi, identifikasi, sosialisasi, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian di bidang kelitbangan, penguatan Sistem Inovasi Daerah, analisis data dan pelaporan.
Fungsi :
  1. mengkoordinasikan inventarisasi permasalahan, penyediaan dan analisa data bidang penelitian dan pengembangan;
  2. mengkoordinasikan penyusunan rencana program pembangunan bidang penelitian dan pengembangan;
  3. mengkoordinasi, mensinkronisasi, mengintegrasi dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang penelitian dan pengembangan berbasis IT;
  4. mengendalikan dan mengevaluasi terhadap kegiatan perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan;
  5. memberikan laporan pelaksanaan  tugas penyusunan perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan;
  6. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang bidang penelitian dan pengembangan;
  7. mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dokumen Rancangan Renstra dan Rancangan Renja Perangkat Daerah bidang penelitian dan pengembangan;
  8. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang penelitian dan pengembangan;
  9. mengkoordinasikan pembiayaan pembangunan daerah di bidang penelitian dan pengembangan;
  10. mengkaji dan melakukan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
  11. mengkaji dan melakukan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan ujicoba dan penerapan rancang bangun atau model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
  12. mengkaji dan melakukan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraaan pemerintah daerah yang bersifat inovatif;
  13. mengkoordinasi sosialisasi dan diseminasi hasil hasil kelitbangan, serta fasilitasi pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual;
  14. mengkoordinasikan penyusunan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan (LKPJ/AMJ);
  15. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang penelitian dan pengembangan;
  16. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan penelitian serta pengkajian kebijakan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi dan pembangunan;
  17. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penelitian di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi dan pembangunan;
  18. mengkoordinasikan pengumpulan, verifikasi, pemutakhiran, analisis dan pengolahan data hasil pelaksanaan rencana pembangunan;
  19. mengkoordinasikan pelaksanaan visualisasi dan pengembangan sistem informasi data hasil pembangunan;
  20. mengkoordinasikan penghimpunan dan penganalisaan hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari Perangkat Daerah;
  21. mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi penguasaan pelaporan pelaksanaan program pembangunan oleh Perangkat Daerah;
  22. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugasnya.
Top